Kebijakan baru di Palma, Mallorca, yang membatasi jumlah peserta tur berpemandu maksimal 20 orang per grup, mendapat kecaman dari badan pariwisatalokal. Mereka khawatir aturan ini akan merugikan industri dan membuat wisatawan merasa diperlakukan tidak layak.

Asosiasi Pemandu Wisata Proguias Turístics de Baleares mengecam usulan Dewan Kota Palma ini. Saat ini, batas maksimal peserta tur adalah 70 orang, dengan rata-rata ukuran grup antara 30 hingga 50 orang.

Presiden Proguias Turístics de Baleares, Gabriel Rosales, menegaskan bahwa pembatasan ini dapat menyebabkan dampak serius terhadap ekonomi lokal, termasuk penurunan pendapatan objek wisata utama seperti Katedral Mallorca.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga mempertanyakan bagaimana aturan ini akan diterapkan secara praktis. "Apa yang terjadi jika wisatawan bergabung di menit-menit terakhir? Apakah mereka akan ditandai seperti binatang atau diusir dari kelompok?" tambahnya.

Asosiasi Bisnis Agen Perjalanan Kepulauan Balearic (Aviba) juga menentang kebijakan ini. CEO Aviba, Pedro Fiol, memperingatkan bahwa pembatasan jumlah peserta akan meningkatkan biaya operasional karena perlu lebih banyak pemandu, yang pada akhirnya menaikkan harga tur. Hal ini bisa berujung pada berkurangnya pengeluaran wisatawan untuk bisnis lokal.

Selain pembatasan jumlah peserta, peraturan lain yang mewajibkan pemandu wisata mengenakan tanda pengenal berisi nama lengkap dan nomor identitas juga menuai kritik. Proguias Turístics de Baleares menilai kebijakan ini melanggar privasi dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan data.

"Mengapa kami harus mengungkapkan informasi pribadi ini, sementara polisi hanya perlu menunjukkan nomor lencana mereka? Kami diperlakukan seperti penjahat," keluh Gabriel.

Baik Aviba maupun Proguias Turístics mengkritik Dewan Kota Palma karena dianggap tidak berkonsultasi dengan pemangku kepentingan industri sebelum mengajukan kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa solusi terbaik bukanlah membatasi jumlah peserta tur, melainkan mengelola arus wisatawan dengan sistem yang lebih efisien.

Aturan baru ini masih dalam tahap komentar publik sebelum dibawa ke sidang pleno untuk pemungutan suara akhir.

Ilustrasi. ada pembatasan untuk wisatawan yang berkunjung ke Palma, Mallorca yang dikecam keras. (AFP PHOTO / JAIME REINA)

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya industri pariwisata Spanyol menentang kebijakan pemerintah. Pada Desember lalu, asosiasi pariwisata menolak undang-undang baru yang mewajibkan akomodasi wisata mengumpulkan informasi ekstensif dari wisatawan.

Aturan ini mengharuskan semua tamu berusia 14 tahun ke atas untuk memberikan data pribadi seperti nama, nomor paspor, alamat, dan kontak.

Lihat Juga : Marak Warga Spanyol Protes Turis Asing, Usai Barcelona Kini Mallorca

Jorge Marichal, Presiden Konfederasi Hotel dan Akomodasi Turis Spanyol, mengkritik kebijakan ini sebagai beban administrasi yang berlebihan bagi hotel dan karyawannya.

"Hotel bukan kantor polisi. Resepsionis bukan petugas perbatasan. Dan mereka tidak seharusnya menjadi interogator yang terlatih dalam dinas rahasia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]